Senin, 25 Juni 2012

AD & ART

AD & ART

 

ANGGARAN DASAR (AD)


ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

AL-FURQON

 


 

 

 

 

 

 

 


PERUMAHAN GRAHA CITALANG PERMAI PURWAKARTA
TAHUN 1433 H / 2012

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-FURQON

PERUMAHAN GRAHA CITALANG PERMAI PURWAKARTA


M U Q A D D I M A H

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas semua agama, sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, serta sebagai teladan yang terbaik bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridho-Nya. 
Memakmurkan masjid merupakan sebuah amal sholeh yang utama di sisi Allah SWT, sebagaimana firman Alloh SWT yang artinya :
"Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid  Allah ialah  orang-orang yang beriman  kepada  Allah dan  hari  kemudian, serta  tetap  mendirikan shalat,  menunaikan  zakat  dan  tidak   takut  (kepada  siapapun) selain kepada  Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan  orang-orang yang mendapat  petunjuk" (Q.S. 9:18)
 Fungsi dan peranan masjid sebagaimana pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai pusat berbagai kegiatan ummat Islam, tidak saja sebagai sarana untuk kegiatan ibadah, akan tetapi di masjid pula Rasulullah SAW telah membina amalan-amalan masjid lainnya. Rasulullah SAW telah menjadikan masjid sebagai pusat Kegiatan Dakwah, tempat menuntut dan mengkaji ilmu (ahlu suffah),  menerima perwakilan yang datang ke Madinah, membentuk utusan yang hendak dihantar ke berbagai tempat bahkan sampai mengatur sebuah peperanganpun dilaksanakan dengan musyawarah di masjid. 
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya sebuah sistem kepemimpinan dan kepengurusan masjid yang amanah sehingga mampu membawa ummat Islam kepada peningkatan kualitas iman dan takwa. Maka dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami warga muslim di Perumahan Graha Citalang Permai Desa Citalang Kecamatan Purwakarta berhimpun dalam suatu wadah organisasi/Jam'iah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

 

 

BAB I

NAMA MASJID & ORGANISASI, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama Masjid & Organisasi

1.      Nama masjid adalah AL-FURQON yang berarti PEMBEDA dari yang HAK dan yang BATIL juga membedakan Kebenaran Ke-Esaan Alloh SWT dengan Kebatilan Kepercayaan Syirik.
2.      Nama Organisasi kepengurusannya adalah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, disingkat dengan nama DKM Al-Furqon.




Pasal 2
Waktu

DKM Al-Furqon didirikan  di  Perumahan Graha Citalang Permai Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada tanggal …………………. dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
 Tempat dan Kedudukan

 DKM Al-Furqon bertempat dan berkedudukan di Masjid Al-Furqon  Perumahan Graha Citalang Permai  Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
 Asas

 DKM Al-Furqon berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah. 

Pasal 5
Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim di lingkungan Perumahan Graha Citalang Permai  yang beriman, berilmu dan beramal  sholeh dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan hidup yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Pasal 6
Usaha

1.      Melakukan  aktivitas 'amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak ummat Islam untuk selalu ta'at kepada Allah SWT.
2.      Menyelenggarakan syi'ar Islam dalam bidang dakwah, ibadah, mu'amalah, mu'asyarah, dan tarbiah,  sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3.      Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelayanan sosial untuk kepentingan ummat Islam.
BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 7
Visi

 Menuju pemahaman Islam secara kaffah. 





Pasal 8
Misi

1.      Menjadikan Masjid sebagai pusat sarana ummat Islam untuk kegiatan Dakwah, Dzikir & Ibadah, Ta'lim wa Ta'lum dan Khidmat/pelayanan jama'ah.
2.      Wujudnya amal agama secara sempurna pada diri, keluarga dan tatanan kehidupan bermasyarakat dalam naungan ridho Allah SWT.
3.      Membina jama'ah Masjid Jami' Al-Furqon secara berkesinambungan sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  
BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9
Peranan

DKM Al-Furqon berperan sebagai salah satu sumber daya tarbiah dan pembinaan ummat Islam.
Pasal 10
Fungsi

DKM Al-Furqon berfungsi sebagai salah satu sarana perjuangan ummat Islam.

Pasal 11
Tugas

DKM Al-Furqon bertugas untuk mewujudkan syi'ar Islam dalam rangka proses tarbiah dan pembinaan ummat Islam. 

BAB V
KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Keanggotaan

1.      Anggota DKM Al-Furqon adalah setiap warga muslim di lingkungan Perum Graha Citalang Permai dan lingkungan sekitarnya.  Selanjutnya disebut anggota atau jama'ah;
2.      Setiap Jama'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun berbeda dalam fungsinya.
Pasal 13
Struktur Organisasi

1.      Kekuasan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Jama'ah;
2.      Kepemimpinan organisasi dilaksanakan oleh Pengurus DKM Al-Furqon;
3.      Kepemimpinan adalah amanah organisasi yang diemban Pengurus DKM Al-Furqon dan harus  dipertanggungjawabkan kepada jama'ah dalam Musyawarah Jama'ah;
4.      Ketua DKM dipilih dan disyahkan dalam Musyawarah Jama'ah;
5.      Anggota Pengurus dipilih dan disyahkan oleh Ketua DKM;
6.      Untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk Dewan Penasehat Al-Furqon;
7.      Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dipilih dan disyahkan dalam Musyawarah Jama'ah.
  
BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 14
Musyawarah Jama'ah

1.      Musyawarah  Jama'ah berfungsi sebagai forum pengambilan  keputusan  tertinggi;
2.      Musyawarah Jama'ah diadakan atas undangan Pengurus DKM, yang dihadiri oleh:
·         Anggota DKM Al-Furqon;
·         Ketua RW/RT di lingkungan Graha Citalang Permai yang diundang oleh Pengurus DKM;
·         Tokoh Masyarakat di lingkungan Graha Citalang Permai  yang diundang oleh Pengurus DKM;
·         Undangan khusus lainnya yang diperlukan.
3.      Musyawarah Jama'ah diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali pada akhir periode kepengurusan.
4.      Agenda Musyawarah Jama'ah:
·         Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;
·         Penetapan AD/ART;
·         Penetapan Pedoman/Aturan Organisasi;
·         Penyusunan  Program Kerja;
·         Penetapan Bagan & Struktur Organisasi;
·         Pemilihan dan Pengukuhan Ketua DKM periode berikutnya.

Pasal 15
Musyawarah Jama'ah Luar Biasa

1.      Musyawarah Jama'ah Luar Biasa adalah musyawarah darurat menyangkut keselamatan dan kelangsungan aktivitas organisasi, apabila:
·         Ketua DKM berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
·         Ketua DKM melanggar AD/ART;
·         Ketua DKM melakukan tindak pidana.
2.      Musyawarah Jama'ah Luar Biasa diadakan atas undangan Pengurus DKM, yang dihadiri oleh:
·         Anggota DKM Al-Furqon;
·         Ketua RW/RT di lingkungan Graha Citalang Permai  yang diundang oleh Pengurus;
·         Tokoh Masyarakat di lingkungan Graha Citalang Permai yang diundang oleh Pengurus;
·         Undangan khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 16
Keabsahan Musyawarah

1.      Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (separuh) perserta yang telah diundang secara sah oleh Pengurus DKM;
2.      Apabila jumlah  peserta musyawarah yang hadir tidak memenuhi separuhnya, maka musyawarah ditunda selama 30 menit, dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran.

Pasal 17
Keputusan Musyawarah

1.      Keputusan semua jenis musyarah diusahakan diambil dengan cara mufakat, jika tidak dapat dicapai dengan mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
2.      Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup


BAB V
PERBENDAHARAAN & PENGGUNAAN ASSET

Pasal 18
Perbendaharaan

Perbendaharaan DKM Al-Furqon adalah seluruh Kekayaan/asset diperoleh dari: 
1.      Zakat, Infaq, Shodaqoh;
2.      Bantuan donatur yang bersifat tidak mengikat;
3.      Sumber-sumber lain yang halal secara syar'i.

Pasal 19
Penggunaan Asset

Seluruh kekayaan/asset yang diperoleh sepenuhnya dipergunakan untuk merealisasikan seluruh program kerja dan kegiatan DKM Al-Furqon yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan/revisi  Anggaran  Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah.


Pasal 21
Pembubaran

1.       Pembubaran DKM Al-Furqon hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah;
2.       Setelah DKM Al-Furqon dinyatakan bubar, maka segala kekayaan/asset sepenuhnya menjadi hak milik Ummat Islam untuk selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan Ummat. 

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 22
Aturan Tambahan

1.      Hal-hal  yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat  dalam  Anggaran Rumah Tangga;
2.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat dimuat dalam bentuk Pedoman, ketentuan, atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23
Pengesahan

Anggaran  Dasar ini perbaharui dan disyahkan dalam  Musyawarah  Jama'ah Masjid  Al-Furqon  pada tanggal…………………………di Masjid Al-Furqon Graha Citalang Permai  Desa Citalang Kecamatan Purwakarta – PURWAKARTA.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

DKM MASJID AL- FURQON


ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)
MASJID AL- FURQON
 
PERUM GRAHA CITALANG PERMAI - DESA CITALANG - KECAMATAN PURWAKARTA

BAB I  
KEPENGURUSAN

Pasal 1
Syarat Pengurus DKM
Syarat dasar menjadi Pengurus DKM adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, memahami dasar-dasar fiqih Islam dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKM.
Pasal 2
Hak & Kewajiban Pengurus DKM
1.      Pengurus berhak memperoleh perlakuan yang sama dan memberi suara/pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
2.      Pengurus DKM berkewajiban:
a.      Bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak Islami;  
b.      Mentaati AD dan ART;
c.       Melaksanakan segala keputusan rapat;
d.      Berperan aktif dalam kegiatan DKM;
e.      Menghadiri undangan rapat; Menjaga dan ikut serta menjujung tinggi nama baik DKM.
Pasal 3
Larangan & Sangsi
1.      Pengurus DKM dilarang;
a.      Melakukan usaha-usaha yang menimbulkan pertentangan atau perpecahan dalam organisasi DKM;
b.      Melalaikan kewajiban seperti pada pasal 2 ayat 2 di atas;
c.       Dengan nyata-nyata melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya.
2.      Apabila melanggar pasal 3 ayat 1 di atas, pengurus DKM dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan oleh Ketua atau Wakil Ketua DKM.




BAB II
PENETAPAN PENGURUS

Pasal 4
Pembentukan Pengurus DKM

1.      Pengurus adalah anggota yang dicalonkan dan terpilih secara aklamasi;
2.      Pengurus dibentuk dan dibubarkan dalam rapat pleno/suro yang diadakan setiap empat tahun sekali;
3.      Pengurus terdiri dari: (a) Penasihat; (b) Ketua; (c) Wakil Ketua; (d) Sekretaris; (e) Bendahara; (f) Bidang Idaroh; (g) Bidang Imaroh; dan (h) Bidang Ri’ayah. Struktur Pengurus DKM terlihat dalam Lampiran.

Pasal 5
Tugas Pokok Pengurus DKM
Tugas pokok Pengurus DKM secara garis besar adalah sbb:
(a)   Penasihat
Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pengurus DKM
(b)   Ketua
o   Memimpin dan membina DKM secara menyeluruh berdasarkan AD/ART;
o   Menjalankan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran DKM yang diusulkan oleh masing-masing Bidang;
o   Membuat laporan kegiatan DKM dalam Rapat Pengurus setiap akhir tahun.
(c)    Sekretaris
o   Membuat administrasi DKM;
o   Membuat undangan & notulen rapat atau kegiatan-kegiatan lain;
o   Mendistribusikan informasi-informasi kepada seluruh pengurus DKM
(d)   Bendahara
o   Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan DKM;
o   Membuat pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan keuangan;
o   Mengumumkan posisi keuangan setiap Jum’at.
(e)   Bidang Idaroh
Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tersebut yang telah disetujui rapat pengurus dibidang pengembangan infrastruktur dan fasilitas Mesjid.

(f)     Bidang Imaroh
Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tsb yang telah disetujui rapat pengurus dibidang peribadatan dan kegiatan sosial dilingkungan Mesjid.
(g)   Bidang Ri’ayah
Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tsb yang telah disetujui rapat pengurus dibidang pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas Mesjid.
Pasal 6
Kehilangan Kepengurusan

Pengurus DKM dapat kehilangan kepengurusannya apabila:
1.      Terbukti tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART;
2.      Terbukti melanggar AD/ART;
3.      Mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri kepada ketua DKM;
4.      Meninggalkan dunia.
Setelah secara sah dinyatakan kehilangan haknya menjadi pengurus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu, ketua menentukan penggantinya melalui sidang pleno.
 
BAB III
R A P A T

 

Pasal 7

Rapat Pleno


1.      Tugas pokok rapat pleno adalah merubah AD/ART dan formatur kepengurusan;
2.      Rapat pleno dilaksanakan empat tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu;
3.      Rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

Pasal 8
Rapat Pengurus

1.      Tugas pokok rapat pengurus;
a.      Membuat program kerja selama masa bakti kepengurusan;
b.      Mengevaluasi program kerja sebelumnya;
c.       Membuat & mengevaluasi AD/ART;
d.      Membicarakan dan melakukan evaluasi masalah-masalah khusus yang sedang terjadi dalam organisasi.
2.      Rapat pengurus dilaksanakan 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu;
3.      Rapat pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

Pasal 9
Rapat Kerja

1.      Tugas pokok rapat kerja;
2.      Rapat kerja dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu;
3.      Rapat kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

BAB IV
KEUANGAN

 

Pasal 10

Sumber Keuangan DKM

Untuk melaksanakan Program Kerja, DKM memperoleh sumber dana dari Zakat, Infaq, shodaqoh jariah, sumbangan dan bantuan yang sah dan halal serta tidak mengikat, serta usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 11

Laporan Keuangan

1.      Segala persoalan yang berhubungan dengan keuangan dan sumber keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2.      Laporan keuangan dibuat oleh bendahara secara berkala, minimal sebulan sekali dan dilaporkan dalam Rapat Kerja.
 
BAB V
LAIN-LAI
 
Pasal 12
Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Pleno dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus DKM yang hadir.

Pasal 13

Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri yang disepakati dan disahkan oleh Rapat Pengurus DKM.

 

 

 

 

BAB VI

PENGESAHAN

Pasal 14 Pengesahan

ART ini disahkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta. Kantor Urusan Agama / Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kecamatan Purwakarta :
Nomor : _________________________

Tanggal : _________________________

Penasehat

…………………………

Ketua

…………………………

Sekretaris

…………………………


Bendahara

…………………………

Ketua Bidang Imaroh

………………………


Ketua Bidang Idaroh

…………………………


Ketua Bidang Ri’ayah

…………………………


Mengetahui / Mengesahkan :
Ketua BKM Kecamatan Purwakarta / Ketua BKM Kab.Purwakarta

AD & ART

2 komentar: